TV Swasta Menolak Kebijakan Penghentian Siaran TV Analog, MNC TV Salah Satunya

Foto: YouTube Menteri Polhukam

Pastipas.id – Kebijakan penghentian siaran TV Analog (ASO) oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD digugat pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

“Setiap orang berhak menuntut siapapun,” ungkap Mahfud melalui Press di channel Youtube Menko Polhukam.

Sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mahfud mengatakan bahwa batas akhir penghentian siaran TV Analog (ASO) tetap 2 November 2022.

Tidak hanya MNC Group, beberapa stasiun TV lainnya mengungkapkan ketidaksetujuan atas keputusan pemerintah mengenai penghentian siaran TV Analog (AS0).

Bacaan Lainnya

“Ada beberapa televisi swasta yang sampai sekarang dalam tanda petik tidak mengikuti keputusan pemerintah yaitu RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, ANTV, TV One, serta Cahaya TV,” jelasnya.

Menerima banyak penolakan, secara prinsip migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital tetap berlanjut dan diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Perlu saya sampaikan ASO itu adalah atas perintah undang-undang dan ini sudah lama disiapkan dan dikoordinasikan termasuk dengan semua pemilik stasiun televisi ini,” imbuh Mahfud.

“Oleh sebab itu, terhadap yang membandel ini secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio atau ISR bertanggal 2 Novermber kemarin,” tandasnya.

Menteri Koordinator Polhukam itu juga menunjukkan ketegasannya bahwa jika stasiun yang tidak setuju dengan kebijakan baru masih melakukan siaran-siaran melalui analog, itu bisa dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

“Oleh sebab itu, mohon agar ini ditaati supaya pemerintah tidak perlu melakukan langkah-langkah yang sifatnya politioner daripada sekadar administratif,” tegasnya.

“Ingat bahwa analog switch off adalah merupakan keputusan dunia internasional yang diputuskan oleh pertama ITU ( International Telecomunication Union ) sudah belasan tahun yang lalu,” katanya.

Mahfud juga menjelaskan bahwa di negara-negara Asia itu tinggal Indonesia dan Timor Leste yang belum menggunakan TV Digital.

“Di dalam undang-undang kita sendiri juga sudah dicantumkan dan sudah menjadi kebijakan resmi pemerintah, itu pun sudah dikoordinasi berkali-kali dengan pembagian tugas,” terangnya.

“Terima kasih, mohon ini dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya menutup siaran Press pada Kamis (3/11/2022). (Flo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *