Tangani Kemiskinan Pemkab Bojonegoro Lakukan Pemantapan Satu Data

Sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, Pemkab terus mengupayakan penguatan strategi penanganan kemiskinan. Salah satunya dengan pemantapan data kompilasi terpadu melalui data SDGs, data DTKS dan data keluarga agar pengentasan kemiskinan tepat sasaran.

Dengan pemantapan tersebut diharapkan diperoleh hasil data asli ‘By Name By Address’ penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro yang nantinya akan menjadi acuan dalam Program Penanganan Kemiskinan.

Tercatat di tahun 021, angka kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan inflasi global sebagai akibat Pandemi Covid-19 dan ketimpangan data top down dan buttom up.

“Pemkab Bojonegoro dalam penanganan kemiskinan perlu menajamkan ketepatan sasaran dan integrasi data terpusat, yakni dengan menyisir data hingga tingkat pemerintah desa. Pendatan akan dilakukan pada bulan Maret hingga April 2022, di tingkat desa yang disahkan dalam musdes,” papar Assisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur.

Menurutnya, dalam pelaksanaan pendataan/sensus. Maka target Pemkab Bojonegoro dapat diperoleh data By Name By Address yang telah terverifikasi. Sehingga intervensi 17 program prioritas Bupati Bojonegoro dapat terlaksana secara optimal, serta strategi penanganan kemiskinan dilaksanakan melalui pengurangan pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pembangunan kewilayahan.

Ditahun 2022 hingga 2023 kedepan Pemkab mempunyai cara jitu yang tertuang dalam program pengentasan kemiskinan di Bojonegoro melalui intervensi program prioritas.

“Tahun 2021 pemkab telah merilis beberapa program diantaranya adalah, BPNT Daerah untuk 10.000 KPM, rantang kasihmoe menyasar 3.630 lansia, santunan duka bagi 9.100 penerima. Hingga jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) yang sudah mencapai 1.339.100 jiwa,” ungkap Kusnandaka Tjatur.

Peningkatan kualitas atap, lantai, dinding (Aladin) rumah masyarakat kurang mampu sebanyak 3.372 unit, BKD jamban 3.105 unit, bansos yatim sebanyak 7.288 anak, program beasiswa scientis 750 mahasiswa, beasiswa 2 sarjana 1 desa 860 mahasiswa dan beasiswa tugas akhir sebanyak 1.573 mahasiswa.

“Revitalisasi 11 pasar daerah dan 68 pasar tradisional, stimulan untuk 30 BUMDes, kartu pedagang produktif ke 2.216 pedagang mikro dan 8.917 pedagang ultra mikro. Program petani mandiri yang sudah realisisasi untuk 360 poktan, infrastruktur jalan desa, serta jembatan antar kabupaten,” tambahnya.

Untuk rencana tahun 2022 dan 2023 pemkab nantinya akan menambahkan beberapa program lainnya. Seperti penanaman modal PDAM (Akses air bersih), listrik untuk keluarga miskin, serta pembangunan waduk pejok untuk mencukupi kebutuhan air pertanian wilayah timur Bojonegoro.

“Dari data yang telah disisir sebelumnya, kita akan peroleh data valid yang disahkan dalam musyawarah desa. Data tersebut yang menjadi acuan kami untuk melakukan intervensi program pengentasan kemiskinan yang akuntabel, komprehensif dan berkelanjutan,” pungkasnya

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *