Selama 2022 39 ASN Bojonegoro Ajukan Cerai

Pastipas.id – Sepanjang tahun 2022, sebanyak 39 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bojonegoro mengajukan cerai. Alasan ajukan perceraian tersebut, diantaranya perselingkuhan, tidak puas berhubungan diranjang, hingga pertengkaran karena ingin poligami tapi tidak di beri izin Atau ketahuan telah melakukan poligami siri.

Panitera Pengadilan Agama (PA) Solikin Jamik mengatakan, ada 39 ASN di Bojonegoro yang mengajukan perceraian, sebanyak 21 ASN diantaranya nekat cerai tanpa surat izin dari atasan yang di yakini ASN berasal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

“Tahun 2022 kemarin ada sebanyak 39 perceraian ASN, TNI/Polri yang terdiri dari 15 cerai talak dan 24 cerai gugat. Alasan yang paling banyak yakni terjadi perselingkuhan antara pasangan tersebut,” ungkap Solikin, Senin (9/1/2023).

Berdasarkan data yang dihimpun dari PA Bojonegoro, ada sebanyak 39 ASN yang mengajukan cerai, dengan rincian 3 sudah mendapat surat izin pejabat, 9 tidak ada izin pejabat, 7 menggunakan surat persetujuan pejabat, dan 21 tidak ada persetujuan pejabat serta 4 perkara di cabut.

Bacaan Lainnya

“Dari jumlah di atas ada satu perkara yang sisa perkara tahun 2021,” terangnya.

Sholikin jamik mengungkapkan bahwa, dari data tersebut yang tidak menggunakan surat izin dipastikan merupakan pejabat Pemkab, dikarenakan menurutnya sudah ada MoU bagi TNI/Polri hanya bisa mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama (PA) ketika sudah membawa izin dari atasan.

Proses perceraian, lanjut Solikin, bila ASN pengajukan percereraian tanpa membawa surat ijin dari atasan, maka pada sidang pertama majelis hakim menunda selama 6 bulan untuk memberi kesempatan para pihak harus mengurus izin kepada atasannya, bila sudah di beri waktu 6 bulan namun pihak tetap tidak mendapat izin dari atasannya, maka pihak di tawarkan perkaranya di cabut atau diteruskan dan bila diteruskan tetap bercerai maka harus membuat surat pernyataan bermaterai untuk siap menanggung resiko akibat dari perceraian.

“Selama menunggu dalam waktu 6 bulan untuk urus izin tersebut jika tetap tidak mendapat izin lalu mencabut gugatan maka selesai tapi jika melanjutkan harus membuat pernyataan bermatrai,” pungkasnya. (red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *