Kemendikbudristek Menetapkan Pakaian Adat Sebagai Seragam Sekolah

Foto: Instagram @nadiemmakarim

Pastipas.id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan aturan baru mengenai seragam sekolah mulai dari siswa SD hingga SMA.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Mendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar dan Pendidikan Menengah.

“Pengaturan pakaian seragam sekolah bertujuan menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme, kebersamaan serta memperkuat persaudaraan di antara peserta didik,” ujar Kemendikbud seperti yang tertulis pada pasal 2 ayat 1 di salinan peraturan (Kamis, 13/10/2022).

Melalui Permendisbudristek Nomor 50 Tahun 2022 Pasal 3, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, menyampaikan tiga jenis seragam yang wajib dikenakan siswa, yakni seragam nasional, seragam pramuka, serta pakaian adat.

Bacaan Lainnya

“Pakaian adat digunakan peserta didik pada hari atau acara tertentu,” tuturnya.

Pada pasal 9, Nadiem menambahkan, model dan warna pakaian adat ditetapkan pemerintah daerah dengan memerhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan sesuai keyakinannya.

Melalui laman Kemendikbudristek, Kamis (13/10/2022), tujuan dari aturan pakai baju adat di sekolah ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada siswa.

Kemendikbudristek juga menuturkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah juga akan memberikan bantuan berupa pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian adat.

Dalam peraturan itu, Nadiem menegaskan bahwa, “Pakaian seragam nasional digunakan oleh peserta didik paling sedikit hari Senin dan Kamis serta pada pelaksanaan upacara bendera.”

“Pakaian seragam Pramuka dan pakaian seragam khas sekolah digunakan oleh siswa sesuai dengan yang ditetapkan sekolah,” tambahnya.

Pada pasal 12, Nadiem juga menuturkan, “Pemerintah, sekolah, dan maasyarakat dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian adat bagi peserta didik dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi.”

Terlebih, tambahnya, sekolah tidak boleh mengatur kewajiban atau memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali peserta didik untuk memberi pakaian seragam sekolah baru dan pakaian adat pada setiap kenaikan kelas atau penerimaan peserta didik baru. (Flo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *