Fraksi PKB Apresiasi Program Bupati Pro Desa

Pastipas.id – Pada Jumat (30/9/2022) sore DPRD Bojonegoro telah menggelar rapat paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi mengenai Raperda P-APBD tahun 2022.

Sunjani, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dalam pembacaan Pendapat Akhir (PA) menyampaikan bahwa perubahan APBD pada hakekatnya merupakan penyesuaian kebijakan seiring dengan perubahan kondisi dan asumsi terkait target pendapatan maupun pembiayaan.

“Bukan hal mutlak yang harus dilakukan, tetapi tetap menjadi opsi penting dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Perubahan APBD dilakukan jika: perkembangan tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang mengharuskan pergeseran anggaran antar organisasi, program, kegiatan dan belanja; serta keadaan SiLPA anggaran sebelumnya harus digunakan.

Bacaan Lainnya

Sunjani menyebutkan bahwa kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkaitan dengan pemenuhan nilai-nilai ekonomi, efisiensi, efektifitas, keadilan, akuntabilitas dan responsivitas.

“Di sisi lain belanja daerah yang berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah secara efektif dan efisien,” tambahnya.

Mewakili Fraksi PKB, Sunjani mengapresiasi jawaban Bupati yang disampaikan secara langsung pada rapat paripurna tanggal 22 September 2022. Pertanyaan, kritik dan saran telah dijawab lugas dengan melihat program-program serta inovasi-inovasi dari pemkab yang sudah terealisasi.

Sehingga Asosiasi Pegiat Desa Indonesia (APDI) Provinsi Jawa Timur menobatkan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah sebagai “Ibu Desa” atas keberpihakan program dan kebijakan Bupati terkait desa. Hal itu juga dibuktikan dengan Indeks Desa Mandiri (IDM) Bojonegoro dua tahun berturut-turut (2021-2022) terbanyak nasional.

“Hal itu juga tidak lepas dari program Bupati Bojonegoro yang pro desa,” pungkasnya.

Terlepas dari itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui Raperda ini serta merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro. (red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *