DPRD Bojonegoro Menyatakan Sikap Penolakan Kenaikan BBM

Pastipas.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diwakili oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro terkait penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Ada tujuh Fraksi yang menolak kenaikan BBM, sedangkan satu Fraksi tidak menyatakan sikap yaitu Fraksi PDI Perjuangan,”ujar Sukur saat pers rilis dengan media di kantor DPRD Bojonegoro, Sabtu (17/9/2022).

Menurut Politisi asal Partai Demokrat, karena ini merupakan keputusan lembaga maka dengan kesepakatan melalui semua Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, maka pihaknya merilis ketegasan sikap dalam menolak kenaikan BBM.

“Hari ini, kami dari lembaga DPRD dengan tegas menolak kenaikan BBM,”tegasnya.

Bacaan Lainnya

Penolakan itu disertai dengan surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh semua pimpinan DPRD. Meski masing-masing fraksi memiliki alasan dan narasi yang berbeda, namun kata Sukur, secara umum penolakan ini karena kenaikan BBM dinilai kurang tepat dimana kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat lemah pasca Pandemi Covid-19.

“Otoritas atau kebijakan naik-turunnya BBM merupakan wewenang pemerintah pusat, sehingga kami mendesak pemerintah agar BBM tidak dinaikkan,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Ketua DPC Partai Demokrat, dampak kenaikan BBM sudah sangat dirasakan masyarakat di Indonesia termasuk Bojonegoro. Apalagi, jika pekerjaan yang dilakukan bersifat mobile.

“Biasanya, uang Rp30.000 ini sudah full tank, tapi sekarang hanya setengahnya saja,”imbuhnya.

Sukur menegaskan, jika pernyataan ini sekaligus menjawab permintaan PMII Bojonegoro yang beberapa waktu lalu melakukan demo menolak kenaikan BBM. (red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *