Dinkes Tuban Tegaskan Larangan Rekrutmen Baru untuk Tenaga Honorer di Faskes

Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban
Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban

Pastipas.id, Tuban – Tidak hanya lembaga pendidikan, lembaga kesehatan di Tuban kini dilarang merekrut tenaga honorer baru sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kefarmasian, dan Alat Kesehatan serta Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Tuban, Rukmini, menegaskan bahwa sejak keluarnya SE tersebut, seluruh fasilitas kesehatan pelat merah dilarang merekrut tenaga baru di luar pengangkatan melalui calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Larangan ini berlaku untuk puskesmas, rumah sakit, maupun fasilitas kesehatan pemerintah lainnya.

Rukmini menyatakan bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan di Tuban sudah lama tidak menerima tenaga honorer baru. Namun, masih banyak tenaga medis yang mengajukan diri sebagai pekerja magang atau rela bekerja tanpa honor dengan alasan mencari pengalaman. Mereka yang biasa disebut tenaga sukarelawan (sukwan) tersebut umumnya adalah anak magang yang memiliki keinginan atas inisiatif pribadi.

“Mereka yang berdalih mencari pengalaman itu sebenarnya sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Diterimanya magang seolah-olah membuat mereka sudah bekerja di fasilitas kesehatan tersebut. Banyak yang mengajukan magang seperti ini,” ungkap Rukmini.

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut, perempuan asal Kelurahan Karangsari ini menyebut bahwa tenaga sukwan tidak mendapatkan honor tetap, berbeda dengan tenaga honorer yang masih mendapatkan honor bulanan meskipun nominalnya tidak besar. “Fenomena magang itu manusiawi, karena banyak yang ingin hidupnya lebih sejahtera dan berharap diangkat menjadi ASN,” ujarnya.

Rukmini mengingat kembali kebijakan pemerintah terdahulu yang mewajibkan tenaga kesehatan melakukan magang di fasilitas kesehatan selama dua tahun untuk diangkat menjadi anggota Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Namun, ketentuan tersebut sudah dihapuskan sejak tahun lalu, sehingga saat ini sudah tidak ada program magang secara resmi baik dari puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya.

Bahkan, beberapa tenaga kesehatan yang statusnya magang sudah bekerja hingga belasan tahun tanpa perubahan status menjadi ASN. Menurut Rukmini, umumnya para tenaga kesehatan dan non-kesehatan magang tersebut sudah merasa nyaman dengan situasi mereka, sementara pimpinan puskesmas tidak tega untuk menghentikan tugas mereka.

“Yang pasti Dinkes sudah melarang adanya sukwan,” tegas Rukmini. (riz)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *