Pemerintah Segera Umumkan Kebijakan Pembelajaran Ramadhan 2025

Pastipas.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia akan segera mengumumkan keputusan resmi terkait libur selama bulan Ramadhan 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan, pengumuman tersebut akan dilakukan paling lambat pada Senin (20/1/25).

"Besok, paling lambat Senin, kita akan umumkan," ujar Nasaruddin saat ditemui pada Sabtu (18/1/25).

Keputusan ini mendapat dukungan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Muti, yang memastikan pembahasan mengenai kebijakan pembelajaran selama Ramadhan akan selesai pekan depan.

Keputusan ini melibatkan koordinasi tiga kementerian utama, yakni Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, kebijakan ini turut melibatkan lima kementerian lainnya, termasuk Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Abdul Muti menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menjalankan proses pembelajaran selama bulan puasa. “Bahasanya bukan libur Ramadhan ya. Kata kuncinya adalah pembelajaran di bulan Ramadhan,” tegasnya saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (17/1/25).

Kendati wacana meliburkan sekolah selama bulan Ramadhan kembali mencuat, Muti menegaskan bahwa istilah "libur Ramadhan" tidak relevan. Sebaliknya, fokus pemerintah adalah pada penyesuaian sistem pembelajaran yang tetap berjalan selama bulan suci.

"Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadhan. Yang ada adalah pembelajaran di bulan Ramadhan," tambahnya.

Meski begitu, Muti belum menjelaskan secara rinci bagaimana sistem pembelajaran akan diterapkan selama Ramadhan. Ia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu Surat Edaran (SE) resmi yang akan segera diterbitkan.

“Nanti tunggu aja. Tunggu sampai SE keluar. Ya tunggu sampai itu keluar,” tutupnya.

Wacana ini mengingatkan pada kebijakan serupa yang pernah diterapkan pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada akhir 1999 hingga awal 2000.

Namun, pemerintah saat ini menegaskan bahwa langkah yang diambil akan tetap mendukung kegiatan belajar-mengajar dengan penyesuaian selama bulan puasa.

Masyarakat diharapkan tetap tenang sembari menunggu pengumuman resmi yang dijadwalkan pada Senin (20/1/25). (riz)