Pemkab Bojonegoro Integrasikan Data Regsosek dan DAMISDA

Pemkab Bojonegoro Integrasikan Data Regsosek dan DAMISDA

Pastipas.id, Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat upaya penanganan kemiskinan dengan mengintegrasikan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA).

Pj Sekretaris Daerah Bojonegoro, Djoko Lukito, menegaskan pentingnya integrasi data ini untuk meningkatkan akurasi dalam intervensi program penanganan kemiskinan yang didanai oleh APBN, APBD, dan APBDesa.

“Isu kemiskinan menjadi prioritas di semua tingkatan pemerintahan, mulai pusat hingga desa. Tantangannya ada pada data yang valid, terukur, dan akuntabel, sehingga program penanganan kemiskinan dapat tepat sasaran,” ujar Djoko dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan sosialisasi pemanfaatan data Regsosek di Partnership Room lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (11/11/2024).

Djoko menjelaskan, sejak 2022, Pemkab Bojonegoro berkomitmen menjalankan DAMISDA. Data terbaru yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro menyebutkan bahwa jumlah masyarakat miskin di daerah ini mencapai 54.066 kepala keluarga atau setara dengan 147.331 jiwa.

Integrasi data dengan Regsosek diharapkan memberikan gambaran lebih lengkap terkait penerima manfaat, sehingga intervensi program kemiskinan bisa lebih akurat.

“Kami berharap integrasi ini mampu menghasilkan pendataan yang lebih baik untuk sasaran penerima manfaat, dan meningkatkan akurasi program, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDesa,” harap Djoko.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Anwar Muktadlo, menambahkan bahwa sosialisasi pemanfaatan Data Regsosek bertujuan menyinkronkan data kemiskinan daerah di seluruh Kabupaten Bojonegoro. Data tersebut siap digunakan oleh perangkat daerah hingga tingkat desa.

“Aplikasi DAMISDA sudah terintegrasi dengan Aplikasi SINTAGELIS Provinsi Jawa Timur, dan rencananya data tersebut akan di-overlay dengan data Regsosek,” kata Anwar, menekankan pentingnya kolaborasi untuk menangani kemiskinan secara lebih efektif.

Integrasi ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target penurunan kemiskinan melalui program yang terarah dan efisien, mendukung visi Kabupaten Bojonegoro untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif. (riz)