DPRD Bojonegoro Bahas Raperda P-APBD 2024 dalam Rangkaian Rapat Paripurna

Pastipas.id, Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan serangkaian rapat paripurna yang berfokus pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rangkaian rapat ini diadakan untuk memastikan bahwa perubahan anggaran yang diajukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Bojonegoro.

Penyampaian Nota Penjelasan Raperda P-APBD 2024

Rapat pertama dimulai pukul 09.00 WIB, di mana Bupati Bojonegoro menyampaikan Nota Penjelasan terkait Raperda P-APBD 2024.

Dalam paparannya, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menekankan pentingnya perubahan anggaran ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan terbaru serta kebutuhan prioritas daerah.

“perubahan anggaran ini juga mencakup alokasi dana tambahan untuk sektor kesehatan dan infrastruktur yang sangat diperlukan,”lanjutnya.

Pandangan Umum Fraksi DPRD Bojonegoro

Selanjutnya, pukul 10.00 WIB, rapat dilanjutkan dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Bojonegoro atas Nota Penjelasan Bupati.

Dalam sesi ini, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan serta kritik terhadap usulan perubahan anggaran. Sebagai bagian dari proses demokratis, fraksi-fraksi ini mengajukan berbagai masukan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar tepat sasaran dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah .

Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi

Rangkaian rapat diakhiri pada pukul 14.00 WIB dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati atas PU Fraksi terkait Raperda P-APBD 2024.

Adriyanto merespons berbagai pertanyaan dan kritik yang diajukan oleh fraksi-fraksi, serta memberikan klarifikasi mengenai alokasi anggaran yang diprioritaskan. Jawaban Bupati ini menjadi acuan penting sebelum Raperda P-APBD 2024 memasuki tahap pembahasan lebih lanjut di tingkat komisi .

Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar mengatakan, dengan adanya pembahasan ini, DPRD Bojonegoro bersama dengan pemerintah daerah berkomitmen untuk menyusun anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan,”pungkasnya. (riz)